Apa Action Pemkab Inhu Riau Bila Usaha Perkebunan Diduga Melebihi Izin 

IMG-20210415-WA0077

Indragiri Hulu, Riau//Buser86.Com-Sebagaimana diberitakan sebelumnya dengan judul Hasil Kerja Tim Penilaian Usaha Perkebunan Pemkab Inhu Riau Dipertanyakan.

Kali ini justru kembali mempertanyakan pajak bila suatu perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indragiri Hulu (Inhu), Riau melebihi izin Hak Guna Usaha (HGU).

“Apabila kerugian negara dibidang pajak akibat dari kelebihan lahan usaha perkebunan suatu perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Lantas apa action pihak terkait selama ini. Ini yang perlu dipertanyakan, ” tanya B. Salim, Kepala Divisi Pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK), Kamis (15/4).

Dalam hal tersebut paparnya, kerugian Negara jika suatu perusahaan membuka lahan perkebunan melebihi HGU merupakan tugas Tim Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di daerah bersangkutan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Bupati/Walikota.

“Kita pertanyakan bagaimana hasil kerja Tim PUP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), Riau selama ini,” ungkap B. Salim.

Tugas itu sebutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (PUP).

Tim yang dibentuk bekerja dalam tiga tahun sekali tiap satu Perusahaan Perkebunan.

Salah satu contoh beber B. Salim, yakni PT. AS yangmana izin HGU diduga hanya 4.056 Ha berdasarkan izin SK.MENAG/KBPN No. 89/HGU/BPN/1999 tanggal 05 Oktober 1999.

Dengan luas izin HGU diduga 4.056 Ha. Izin tersebut di lima desa yakni : Aurcina, Punti Anai, Pejangki, Kuala Kilan dan Alim.

Luas lahan yang digarapnya diduga melebihi izin HGU yang dimilikinya.

Luas yang sesuai dengan izin HGU hanya 4.056 hektar. Namun berbeda dengan rincian, dengan dugaan : Kebun inti 4.600 Ha. Kebun Plasma di desa Aurcina 674 Ha, Punti Anai 800 Ha, Sipang 700 Ha dan Pejangki 300 Ha. Total seluruhnya diduga 7.074 Ha. Namun lahan perkebunan di desa Sipang diduga tidak termasuk dalam izin HGU PT. AS.

“Bagaimana dengan pajak jika lahan perkebunan diluar HGU. Dan lahan di desa Sipang yang diduga diluar izin HGU. Apa tindakan Tim PUP Pemkab Inhu selama ini,” tegas B. Salim.

Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Batang Gangsal, Inhu tersebut, ia mengharapkan agar penegak hukum segera mengusut hingga tuntas. Ini baru satu sebagai contoh. Di Inhu data dari 2009-2012 saja ada 60 perusahaan perkebunan di Inhu dari 108 perusahaan yang beroperasi di Inhu.

B. Salim mengakui bahwa mereka mempunyai banyak sub copy dokumen berbagai perusahaan di Inhu.

“Dari data yang kami miliki, berbagai perusahaan perkebunan yang beroperasi di Inhu terindikasi diduga melebihi HGU dan diduga ada yang digarap di lahan hutan yang diduga tidak memiliki izin pelepasan hutan pula,”
Terangnya.

Selain itu pula, ia mengakui diduga ada perusahaan diminta menanami kembali atau reboisasi lahan yang terlanjur digarap perusahaan oleh salah satu organisasi di Inhu. Lahan dimaksud diduga seluas 2.700 hektar kepada perusahan dimaksud diduga PT. TP.

“Berbagai perusahaan perkebunan diduga bermasalah di Inhu, terutama dugaan kelebihan lahan dari izin HGU, namun apa tindakan Pemkab Inhu terutama Dinas Pertanian dan Perikanan Inhu,” tanya B. Salim heran.

Sementara itu baik Sekda Inhu, Ir. Hendrizal, M. Si maupun Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Inhu, Paino saat diminta tanggapannya melalui WhatsApp, kedua pihak ini tidak menjawabnya.

Di tempat terpisah, Pemkab Inhu dikonfirmasi melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintaha (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Inhu, Raja Fahrul Rozi, S. Sos merasa heran dengan pengakuannya. Namun ia membenarkan adanya kerja Tim PUP Pemkab Inhu.

“Saya selaku Kabag Tapem tidak pernah dibawa atau diajak oleh Tim PUP Pemkab Inhu,” jelasnya.

HARMAEIN / RIAU

Posted in

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

SAAT PIMPIN RAPAT SEKDA KETAPANG MENGAJAK KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK KOMPAK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEMERINTAH

September 27, 2021

Buser86.com// KETAPANG, Prokopim-Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si memimpin Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Kepala Perangkat Daerah, Senin (27/9/2021) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati […]

Kapolres Grobogan Pimpin Sertijab Kasat Reskrim

September 27, 2021

Buser86.com//Grobogan-Mutasi yang dilakukan di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan hal yang baru, baru baru ini Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah merotasi pejabat di lingkungan […]

Tambang Emas ilegal Sudah Puluhan Tahun Tetap Di Lestari kan APH Ketapang

September 27, 2021

Buser86.com// ketapang – Adanya penertiban di setiap lokasi tambang emas ilegal/peti apa yang sudah di lakukan APH Ketapang: mengamankan beberapa orang tersangka tindakan pidana melakukan […]

Polsek Tahunan Jepara Melaksanakan Pengamanan Serta Monitoring Vaksinasi Covid-19 Tahap Ke-2

September 27, 2021

Buser86.com//Jepara -Bhabinkamtibmas Polsek Tahunan Polres Jepara Polda Jateng Bripka Dadang melakukan pengamanan dan monitoring terhadap giat vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Balai Desa Tahunan. Senin […]

Kejar Target Sasaran Pasiter TMMD ke-112, Kodim 1203/Ktp Pimpin Apel Pagi

September 27, 2021

Buser86.com// Ketapang- Mengawali aktivitas dilokasi TMMD baik pengerjaan di sasaran fisik maupun nonfisik, Personel Satgas TMMD Ke-112, Kodim 1203/Ktp melaksanakan apel pagi yang dipimpin langsung […]