Buser86.com//ACEH-Herman Ketua BAI Aceh Singkil menyampaikan Ke awak Media Bahwa kemarin tepatnya Senin telah di adakan pertemuan Di Dinas Pertanahan yang di mana agenda pertemuan tersebut Di hadiri oleh perwakilan Desa seperti Desa Suka Makmur,Desa Blok 18,Desa Blok 15 ,Desa Sanggaberu Silulusan, Pandan Sari, Tunas Harapan, Kota kerangan

Camat Gunung Meriah Camat Simpang Kanan Kantor Pertanahan,inspektorat,Bapeda Dinas Perkebunan,Kesbangpol dan ikut juga di Undang BAI dan Yara dari Perwakilan organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Di dalam rapat diskusi yang membahas terkait pola kemitraan Socfindo ketua BAI Herman menyampaikan didalam Pengajuan daftar Nama penerima Manfaat program Kemitraan Dari daftar nama tersebut yang di Ajukan Socfindo kita melihat ada salah satu nya Desa Suka Makmur yang kita anggap tidak bersentuhan langsung dengan Ringsatu

Perusahaan Socfindo seharusnya PT Socfindo jika ingin melakukan Program kemitraan seharusnya diprioritaskan Desa Lae Butar dulu Rimo, Desa Tulaan ucap Herman, Herman juga menyampaikan kepada Bupati melalui Kadis pertanahan Agar tidak mengeluarkan SK Penetapan dulu karna semua data penerima yang di Ajukan oleh PT Socfindo kita anggap tidak relevan dan tidak menyentuh masyarakat seputar lingkungan Perusahaan tersebut

Herman juga menyampaikan dalam rapat tersebut Bupati harus segera membentuk Tim untuk Mengidentifikasi nama nama dan Legalitas Tanah yg di ajukan sebagai penerima Kemitraan tersebut dan segera merumuskan Kriteria Penerima Manfaat harus jelas ucap Herman, apa lagi dari berapa Kelompok Tani yg di Usulkan patut kita Duga tidak terdaftar Di simluhtan alias kita duga legalitasnya belum Jelas

Herman Juga menyampaikan apa yang akan di realisasikan PT. Socfindo bukan sebuah Plasma yang dimana sesuai Rapat Bupati yang di hadiri Beberapa HGU Perusahaan yang dilaksanakan di Medan Sumatra Utara waktu lalu bupati menekankan Bahwa perusahaan berkewajiban secepatnya melaksanakan Plasma bukan Kemitraan seingat saya seperti itu ucap Herman apa lagi PT Socfindo saat Ini Akan Mengurus Izin Pembaharuan ini akan kita kawal terus

Herman Juga menyampaikan agar Bupati tidak Perlu mengeluarkan SK Penetapan Kemitraan karna kalau sebatas kemitraan kita anggap tidak memerlukan SK Penetapan apa lagi data yang di ajukan bukan merupakan data yg sesuai Pedoman di Atur oleh Permentan 18 Tahun 2021

Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar jika perusahaan ingin melakukan kemitraan silahkan tapi harus perlu di ingat Kemitraan dengan Plasma dua hal Yang berbeda, Dan saat ini Masyarakat seputaran lingkungan Perusahaan menginginkan Plasma agar taraf hidup khususnya Masyarakat setempat bisa meningkat dan merasakan dampak dengan beroperasinya perusahaan tersebut

Kita juga akan Desak Bupati Agar Tidak memperpanjang Izin Pembaharuan PT Socfindo Lae Butar Sebelum Merealisasikan Kewajiban Mereka Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyrakat 20 Persen yang di Usahakan dari Izin HGU Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 98 dan No 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan

Namun Jika Bupati tetap Mengeluarkan SK Penetapan tersebut Kami dari Badan Advokasi Indonesia (BAI) akan menggugat karena kita anggap proses nya cacat hukum dan data yang di Ajukan tersebut tidak melewati langkah langkah Tahap identifikasi yang di atur dalam Permentan 18 Tahun 2021

Red

Bagikan:

Aditya b86

Media Buser 86

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *