JARINGAN LISTRIK, SUTT 150 KILOVOLT JALUR KENDAWANGAN – SUKAMARA AKAN SEGERA DIBANGUN

FB_IMG_1613095603681

Buser86.com, KETAPANG
Mewakili Bupati, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan (Ass. I) Kabupaten Ketapang Donatus Franseda, AP., MM hadiri acara Konsultasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan SUTT 150 Kilovolt Jalan Kendawangan-Sukamara di Kabupaten Ketapang, Kamis (11/02/2021).

Kegiatan Konsultasi tersebut diadakan oleh PLN Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Air Upas, Kecamatan Marau dan Kecamatan Manis Mata.

Asisten I Setda Kabupaten Ketapang dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih serta menyambut baik rencana pembangunan jaringan SUTT 150 Kilovolt jalur Kendawangan-Sukamara.

“Dengan adanya rencana pembangunan jaringan SUTT 150 Kilovolt jalur Kendawangan Sukamara, diharapkan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan percepatan pembangunan skala nasional dengan menghubungkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dengan sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah.” Ucapnya membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang

Beliau juga berharap dengan pembangunan jaringan SUTT ini dapat meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, meningkatkan arus perekonomian, pendidikan, dan industri di Kabupaten Ketapang serta mengacu pada tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang khususnya dan masyarakat provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

“Kegiatan kita pada hari ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses pengadaan tanah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultasi publik ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak yang nantinya hasil dari konsultasi publik pada hari ini akan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.” Ujarnya.

Ia menjelaskan sesuai Perpres no. 71 tahun 2012 bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang mana dalam tahap persiapan sering terhambat oleh keberatan pemilik tanah dan masyarakat yang terkena dampak atas penetapan lokasi tersebut.

“Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isi hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.” Jelasnya.

Menurut Beliau, Atas nama pemerintah daerah, Bupati Ketapang Ketapang sangat mendukung proyek strategis pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan SUTT 150 kv jalur Kendawangan Manismata ini dalam upaya mewujudkan kehandalan daya listrik di Kalbar dan secara khusus juga untuk Kabupaten Ketapang.

“SUTT ini tentunya perlu dukungan dari masyarakat setempat, terutama para pemilik lahan yang dilewati saluran kabel/row dan bangunan tower. Untuk masalah ganti rugi/ganti untung dana kompensasi terhadap lahan tentunya dilakukan secara wajar dan akan dinilai oleh tim independen.” Ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap masyarakat terdampak atas proyek penerangan ini dapat mendukung serta memberi masukan dan saran kepada tim agar kegiatan pembangunan jaringan SUTT 150 Kilovolt dapat berjalan lancar dan apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud.

Adapun jumlah sebaran titik jaringan, dijelaskan Ass I, bahwa SUTT 150 kilovolt jalur Kendawangan-Sukamara yang akan dibangun yaitu sebanyak 414 titik dan terbagi dalam 5 kecamatan dan terdiri dart 17 desa, sesuai informasi awal titik pembangunan jaringan SUTT 150 Kilovolt jalur Kendawangan-Sukamara.

“Diharap seluruh unsur pimpinan, Camat, Kepala Desa dan masyarakat yang terkena dampak dapat membantu atau memfasilitasi tim dalam melaksanakan tugasnya agar kegiatan pembangunan jaringan SUTT 150 Kilovolt jalur Kendawangan-Sukamara dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.” Pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Asisten I pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan barat, polda Kalbar, perwakilan pangdam XII Tanjungpura, manager pertanahan dan komunikasi PT.pln Persero serta tim persiapan pengadaan tanah dan masyarakat para pemilik lahan.

Rilis Kaperwil Kalbar / Humpro ketapang

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Polda Jateng Hormati Upaya Pra Peradilan 13 Tersangka Tranfer Dana Palsu

September 19, 2021

Buser86.Com//SEMARANG-Sejumlah 13 tersangka kasus dugaan transfer palsu melalui mesin ATM Bank Jateng di Kabupaten Pati, mengajukan gugatan praperadilan. Sidang gugatan praperadilan tersebut saat ini tengah […]

Pembuangan Bayi Di Desa Cluwak Tayu Kini Dalam Keadaan Sehat

September 19, 2021

Buser86.com//Cluwak Tayu–Pascapenemuan bayi di sungai Dukuh Gebang Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati yang sempat menggegerkan warga, kondisi bayi yang kini dirawat di Puskesmas Cluwak […]

Tekan Penyebaran Covid-19 Pada PPKM Level 2 Polsek Kaliori Rembang Gelar Patroli Obyek Wisata

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Jajaran Polsek Kaliori Polres Rembang terus gencarkan kegiatan patroli dan juga melaksanakan woro-woro di obyek wisata guna menekan angka penyebaran Covid-19, Minggu (19/09/2021). […]

Polsek Lasem Rembang Gelar Patroli Perbankan Antisipasi Kejahatan Saat Hari Libur

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Untuk memberikan Pengamanan pada Obyek Vital yang ada di wilayah hukum Polsek Lasem Polres Rembang , Unit Sabhara Polsek Lasem melaksanakan Patroli di […]

Rembang Sudah PPKM Level 2,Polres Rembang Tetap Berlakukan Penyekatan Ops Yustisi

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Satgas Covid-19 Kabupaten Rembang melakukan penyekatan kendaraan di wilayah perbatasan Kabupaten Rembang. Penyekatan ini kembali dilakukan setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) […]