Kadiv Media Dan Informasi Lembaga KPK Tipikor Jabar 1 Menegaskan Pentingnya UU No 14 Tahun 2008 Di Laksanakan

IMG_20210419_124508

Bekasi // buser86.com – UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi ,kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu biaya ringan / proporsional dan cara sederhana , pengecualian bersifat ketat dan terbatas dan kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi (19/04/21)

Abdul Hamid , Kadiv Media dan Informasi KPK Tipikor Jabar 1 dan salasatu pimpinan Redaksi Media Online buser86.com saat di temui awak media di kantor nya ” mengatakan bahwa sangatlah penting pihak pemerintah bisa tranparansi terhadap publik dan ini berdasarkan peraturan Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk di awasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat di pertanggung jawabkan Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik ” ungkapnya nya

Lanjutnya ” Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas UU KIP menjelasakan bahwa Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya dalam hal ini penting nya tranparansi publik demi kepentingan bersama untuk menghilangkan asas praduga negatif .” tutupnya

Rilis : Jef

Posted in

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Polda Jateng Hormati Upaya Pra Peradilan 13 Tersangka Tranfer Dana Palsu

September 19, 2021

Buser86.Com//SEMARANG-Sejumlah 13 tersangka kasus dugaan transfer palsu melalui mesin ATM Bank Jateng di Kabupaten Pati, mengajukan gugatan praperadilan. Sidang gugatan praperadilan tersebut saat ini tengah […]

Pembuangan Bayi Di Desa Cluwak Tayu Kini Dalam Keadaan Sehat

September 19, 2021

Buser86.com//Cluwak Tayu–Pascapenemuan bayi di sungai Dukuh Gebang Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati yang sempat menggegerkan warga, kondisi bayi yang kini dirawat di Puskesmas Cluwak […]

Tekan Penyebaran Covid-19 Pada PPKM Level 2 Polsek Kaliori Rembang Gelar Patroli Obyek Wisata

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Jajaran Polsek Kaliori Polres Rembang terus gencarkan kegiatan patroli dan juga melaksanakan woro-woro di obyek wisata guna menekan angka penyebaran Covid-19, Minggu (19/09/2021). […]

Polsek Lasem Rembang Gelar Patroli Perbankan Antisipasi Kejahatan Saat Hari Libur

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Untuk memberikan Pengamanan pada Obyek Vital yang ada di wilayah hukum Polsek Lasem Polres Rembang , Unit Sabhara Polsek Lasem melaksanakan Patroli di […]

Rembang Sudah PPKM Level 2,Polres Rembang Tetap Berlakukan Penyekatan Ops Yustisi

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Satgas Covid-19 Kabupaten Rembang melakukan penyekatan kendaraan di wilayah perbatasan Kabupaten Rembang. Penyekatan ini kembali dilakukan setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) […]