Areal Perkebunan Sawit PT TP Di duga Berada di Kawasan Hutan 2.700 Ha

IMG-20210417-WA0060

Indragiri Hulu, Riau//Buser86.Com-Apa Action Tim Penilaian Usaha Perkebunan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), Riau selama ini dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia selama ini.

“Tim PUP Pemkab Inhu bekerja dalam tiga tahun sekali untuk satu Perusahaan Perkebunan Apa actionnya selama ini jika ada suatu Perusahaan perkebunan melanggar Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik ini,” ungkap Muhammad Junaidi, S. Sos, M. Si, Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK), Sabtu (17/4).

Tugas Tim PUP Pemkab Inhu untuk penilaian tersebut sesuat dengan amanat Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Perkebunan (PUP).

Sementara itu katanya, hasil kerja Tim PUP Pemkab Inhu selama ini untuk semua perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah ini perlu diketahu era keterbukaan informasi sekarang. Namun selama ini publik diduga kurang mengetahuinya

“Jika penegak hukum mengusutnya, semuanya bisa terungkap,”paparnya.

Disebutkannya pula, total areal perkebunan kelapa sawit PT. TP diduga seluas lebih kurang 6.352 hektar. Seratus lahannya diduga berada di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) seluas lebih kurang 2.550 hektar. Di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas lebih kurang 150 hektar.

Dan selebihnya si Areal Penggunaan Lain (APL) seluas lebih kurang 3.652 hektar

Berdasarkan hal tersebut, maka areal perkebunan kelapa sawit PT TP yang berstatus sebagai KAWASAN HUTAN adalah seluas lebih kurang 2.700 hektar

Yaitu luas lebih kurang 2.250 hektar bersetatus sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan seluas lebih kurang 150 hektar bersetatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Semoga hukum akan bisa mengungkap hasil kinerja Tim PUP Pemkab Inhu kelak dengan adil seadil-adilnya. Walaupun publik sulit mengetahuinya. Namun lembaga penegak hukumlah yang lebih berhak mengungkapnya,” imbuh Muhammad Junaidi.

HARMAEIN/RIAU

Posted in

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Polda Jateng Hormati Upaya Pra Peradilan 13 Tersangka Tranfer Dana Palsu

September 19, 2021

Buser86.Com//SEMARANG-Sejumlah 13 tersangka kasus dugaan transfer palsu melalui mesin ATM Bank Jateng di Kabupaten Pati, mengajukan gugatan praperadilan. Sidang gugatan praperadilan tersebut saat ini tengah […]

Pembuangan Bayi Di Desa Cluwak Tayu Kini Dalam Keadaan Sehat

September 19, 2021

Buser86.com//Cluwak Tayu–Pascapenemuan bayi di sungai Dukuh Gebang Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati yang sempat menggegerkan warga, kondisi bayi yang kini dirawat di Puskesmas Cluwak […]

Tekan Penyebaran Covid-19 Pada PPKM Level 2 Polsek Kaliori Rembang Gelar Patroli Obyek Wisata

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Jajaran Polsek Kaliori Polres Rembang terus gencarkan kegiatan patroli dan juga melaksanakan woro-woro di obyek wisata guna menekan angka penyebaran Covid-19, Minggu (19/09/2021). […]

Polsek Lasem Rembang Gelar Patroli Perbankan Antisipasi Kejahatan Saat Hari Libur

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Untuk memberikan Pengamanan pada Obyek Vital yang ada di wilayah hukum Polsek Lasem Polres Rembang , Unit Sabhara Polsek Lasem melaksanakan Patroli di […]

Rembang Sudah PPKM Level 2,Polres Rembang Tetap Berlakukan Penyekatan Ops Yustisi

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Satgas Covid-19 Kabupaten Rembang melakukan penyekatan kendaraan di wilayah perbatasan Kabupaten Rembang. Penyekatan ini kembali dilakukan setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) […]