DPP LSM Berkoordinasinya Surati Bupati Kab.Bogor Atas Maraknya Tindakan Pungli Dan Penyalahgunaan Wewenang Para Oknum PNS Di Pemkab Bogor

Post View : 77
Views
IMG-20220416-WA0006

Buser86.com//Bogor-Maraknya pungli yang dilakukan para oknum PNS di Pemkab Bogor dengan modus pembuatan perijinan IPPT dan IMB yang diduga dilakukan oleh Oknum PNS berinisial AG di Satpol PP Kec.Bojong Gede dan AA di Dinas Sosial akhirnya terungkap setelah salah seorang warga desa ciluar-bogor bermohon pendampingan dan memberikan kuasa kepada Kordinator DPP LSM BERKORDINASI.

Azharie Cahyadi seorang warga yang tertipu dan digelapkan uangnya sejumlah puluhan juta rupiah menuturkan pada tahun 2019 tepatnya bulan November bermaksud membuat Perijinan IPPT dan IMB.

lalu akhirnya bertemu dengan para oknum PNS berinisial AG dan AA yang menjajikan dapat membantu dalam pembuatan ijin tersebut, dimana saat itu Azhari dimintakan sejumlah uang senilai 30 juta yang tertera dikwetansi 04 November 2019 dan selanjutnya 35 juta ditanggal 20 November 2019.

Namun setelah hampir dua tahun lamanya akhirnya baru diketahui bahwa permohonan perijinan IPPT dan IMB tersebut di tolak sesuai penelusuran Azhari via Website DPMPTSP Kabupaten Bogor nomor resi 002/2631/DPMPTSP/2019 yang menerangkan tanda daftar tertanggal 18 Noveber 2019 dan tanggal perkiraan selesai 22 November 2019 dengan keterangan izin peruntukan pengunaan tanah di Tolak.

Oknum PNS Di Dinas Sosial berinisial AA ketika dikomfirmasi akhirnya membenarkan dan menerangkan pada tahun 2019 sebagai staf didinas lingkungan hidup dan bertemu dengan AG Satpol PP di Kecamatan Bojong Gede yang saat itu meminta untuk membantu pengurusan perijinan IPPT dan IMB Imbuhnya.

Ketika awak media menayakan berdasarkan dua lembar kuwetansi yang menerangkan adanya penerimaan uang puluhan juta tersebut apakah memang benar lalu Oknum PNS berinisial AA itu menjelaskan bahwa memang benar uang sudah diterima namun setelah beberapa lama diketahui permohonan Izin IPPT dan IMB yang didaftarkan ternyata ditolak oleh dinas perizinan pemkab bogor.Untuk itu saya akan berupaya mengembalikan uang yang telah saya terima, ujarnya.

Terpisah ketika dijumpai awak media Kordinator Nasioal DPP LSM BERKORDINASI dikantornya Jln.Hayammuruk IV BD, Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Marjuddin Nazwar mengatakan pihaknya selaku penerima kuasa pendampingan masyarakat korban Penyalahgunaan Wewenang dengan cara Pungli pada Pengurusan Perizinan di Pemerintahan Kabupaten Bogor tersebut .

Sunguh sangat perihatin kepada sikap sikap Oknum PNS yang secara bersama sama membodohi dan mengelapkan uang masyarakat pemohon perijinan itu, dikatakannya pihaknya yang telah menyurati Bupati Kabupaten Bogor Cq.Ispektorat terkait perbuatan tercela para oknum PNS tersebut dengan nomor surat 003/KORNAS.DPP/BK/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 yang langsung diterima Staf Kantor Inspektorat Atas Nama Sudara Budi dengan nomor Agenda persuratan 567. Ujarnya.

Kornas DPP LSM Berkordinasi Marjuddin Nazwar dengan tegas mengatakan bahwa Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nah Pungutan liar ini termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Tindakan pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sangat jelas melanggar norma dan kaidah hukum yang berlaku di indonesia.

Dimana semestinya sesuai peraturan aparatur negeri sipil dalam proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, sehingga berpotensi menjadi tindakan yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang sesuai Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.

Pemerintahan meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. tegasnya.

Rls@-/Red

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sosok Almarhum Buya Syafii Maarif Menurut Plt. Wali Kota Bekasi

Mei 27, 2022

Buser86.com // Kota Bekasi – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto turut mengenang Sosok Buya Safii Maarif, yang menjadi suri tauladan bagi Bangsa […]

Plt. Wali Kota Bekasi Ucapkan Turut Prihatin Atas Musibah Keluarga Gubernur Jawa Barat

Mei 27, 2022

Buser86.com Kota Bekasi – Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turut prihatin atas musibah yang menimpa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang hingga kini masih […]

Jumat Berkah Dengan Bersedekah Personil Brimob Polda Kalbar Bagikan Nasi Dijalanan Kota Pontianak

Mei 27, 2022

Buser86.com//Satbrimob Polda Kalbar kembali berbagi kepada masyarakat Kota Pontianak yang kurang mampu yang mereka temui disepanjang jalan. Jum’at (27/5/22). Satbrimob Polda Kalbar kembali melaksanakan kegiatan […]

Pdt Gomar Gultom, Prof Buya Syafii Maarif Wafat Indonesia Kehilangan Tokoh Pluralis

Mei 27, 2022

Buser86.com//Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP), Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif meninggal dunia di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta, pukul 10.15 WIB, Jumat (27/5/2022). Buya […]

Gus Din Pemerhati UMKM: Trenggalek Fashion Week 2022, Bisa Jadi Contoh Kota Lain dalam Promosi Produk UMKM

Mei 27, 2022

Buser86.com//Jakarta – ‘Merayu Trenggalek Fashion Week (MTFW) 2022’ di Museum Tekstil Jl. KS Tubun No 2-4 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 20-21 Mei 2022 […]