PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG IKUTI RAPAT KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN PERCEPATAN PENEGASAN BATAS DAERAH SECARA VIRTUAL

FB_IMG_1619758214698

Buser86.com//KETAPANG_Ketapang melalui Asisten (Ass I) Sekda Bidang Pemerintahan Donatus Franseda, AP., MM didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ketapang beserta staf mengikuti zoom meeting dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Daerah, di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Ketapang, pada Jum’at (30/04/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia tersebut dihadiri juga oleh Bupati dan Walikota diseluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi tersebut membahas PP NO. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidak Sesuaian Tata ruang, kawasan, hutan, izin dan atau hak atas tanah, pada pasal 5 ayat (1) dan (6) serta Pembentukan Tim Penyelesaian Penegasan Batas Daerah, yang mana Kabupaten Ketapang masuk dalam Tim VIII (Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan) 29 Segmen dengan dikoordinatori oleh Drs. Makmur Marbun, M.Si (Dir. PH – OTDA).

Selanjutnya, dilaksanakan rapat koordinasi secara virtual antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. (dn).

Penulis : Denny
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG IKUTI RAPAT KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN PERCEPATAN PENEGASAN BATAS DAERAH SECARA VIRTUAL

KETAPANG, Humpro- Bupati Kabupaten Ketapang melalui Asisten (Ass I) Sekda Bidang Pemerintahan Donatus Franseda, AP., MM didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ketapang beserta staf mengikuti zoom meeting dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Daerah, di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Ketapang, pada Jum’at (30/04/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia tersebut dihadiri juga oleh Bupati dan Walikota diseluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi tersebut membahas PP NO. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidak Sesuaian Tata ruang, kawasan, hutan, izin dan atau hak atas tanah, pada pasal 5 ayat (1) dan (6) serta Pembentukan Tim Penyelesaian Penegasan Batas Daerah, yang mana Kabupaten Ketapang masuk dalam Tim VIII (Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan) 29 Segmen dengan dikoordinatori oleh Drs. Makmur Marbun, M.Si (Dir. PH – OTDA).

Selanjutnya, dilaksanakan rapat koordinasi secara virtual antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. (dn).

Kaperwil kal-bar/Humpro Ketapang

Posted in

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Polda Jateng Hormati Upaya Pra Peradilan 13 Tersangka Tranfer Dana Palsu

September 19, 2021

Buser86.Com//SEMARANG-Sejumlah 13 tersangka kasus dugaan transfer palsu melalui mesin ATM Bank Jateng di Kabupaten Pati, mengajukan gugatan praperadilan. Sidang gugatan praperadilan tersebut saat ini tengah […]

Pembuangan Bayi Di Desa Cluwak Tayu Kini Dalam Keadaan Sehat

September 19, 2021

Buser86.com//Cluwak Tayu–Pascapenemuan bayi di sungai Dukuh Gebang Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati yang sempat menggegerkan warga, kondisi bayi yang kini dirawat di Puskesmas Cluwak […]

Tekan Penyebaran Covid-19 Pada PPKM Level 2 Polsek Kaliori Rembang Gelar Patroli Obyek Wisata

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Jajaran Polsek Kaliori Polres Rembang terus gencarkan kegiatan patroli dan juga melaksanakan woro-woro di obyek wisata guna menekan angka penyebaran Covid-19, Minggu (19/09/2021). […]

Polsek Lasem Rembang Gelar Patroli Perbankan Antisipasi Kejahatan Saat Hari Libur

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Untuk memberikan Pengamanan pada Obyek Vital yang ada di wilayah hukum Polsek Lasem Polres Rembang , Unit Sabhara Polsek Lasem melaksanakan Patroli di […]

Rembang Sudah PPKM Level 2,Polres Rembang Tetap Berlakukan Penyekatan Ops Yustisi

September 19, 2021

Buser86.com//REMBANG – Satgas Covid-19 Kabupaten Rembang melakukan penyekatan kendaraan di wilayah perbatasan Kabupaten Rembang. Penyekatan ini kembali dilakukan setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) […]