Dugaan Korupsi Modus Kasbon Sofyan Antoni : Fee 10 % Dari Kerugian Negara Untuk Pelapor

IMG-20210507-WA0104

Buser86.com//-Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) inginkan fee atau komisi untuk pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) diberi fee 10 % dari kerugian negara.

Seperti halnya dalam kasus Tipikor modus kasbon di Pemkab Inhu era mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Drs H. Raja Thamsir Rachman, MM yang dilaporkan oleh LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) ke KPK tahun 2019 silam.

Dalam laporan itu, salah satu bunyinya, ia merujuk dalam Undang-undang berkaitan Tipikor.

Yakni, pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor), meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya tetap saja pelaku bisa dipidana.

Seperti halnya dalam kasus dugaan tipikor modus kasbon tahun 2005-2008 di Pemkab Inhu, Riau baik kelompok mantan Bupati Thamsir maupun kelompok mantan rekanan.

“Kami sudah melaporkan dugaan tipikor modus kasbon tersebut ke KPK. Dan saat ini mereka yang belum dipenjara sedang diperiksa oleh Kejati Riau atas koordinasi dan supervisi dari KPK,” kata Sofyan Antoni,SE anggota LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK), Jumat (7/5) di Inhu Riau.

Laporan itu jelasnya, KPK sudah dua kali membalas surat laporan LSM GPAK.

Dengan bukti surat pertama nomor : R/2844/PM.00.00/40-43/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 Hal: Tanggapan atas pengaduan masyarakat.

Surat kedua dengan nomor: R/3461/PM.00.00/40-43/09/2019 tanggal 3 September 2019.

Kedua surat tersebut pada intinya menyebutkam bahwa pengaduan tersebut sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dimaksud oleh aparat penegak hukum setempat. Maksudnya adalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pekanbaru.

Hal ini sudah dilakukan Kejati Riau dalam pemeriksaan kelompok mantan Bupati Thamsir dan kelompok mantan rekanan termasuk juga Sekda Inhu, Hendrizal sudah dipanggil Kejati Riau.

Atas laporan.LSM GPAK itu terangnya, terdapat 19 orang oknum pejabat Pemkab Inhu baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun.

Mereka 19 orang adalah dalam kelompok mantan Bupati Thamsir. Jumlah semula memang 20 orang. Namun satu orang sedang menjalani hukuman penjara, yakni mantan Bupati Thamsir Rachman. Sisanya 19 orang sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Riau.

Mereka 19 orang ini jelasnya,diantaranya Indriansyah Rp8,6 milyar, Nurhadi Rp22,8 milyar, Abdullah Sany Rp200 juta, Budi N Pamungkas Rp2,1 milyar, Marwan Rp350 juta, HM.Thayib Amsar Rp535 juta, Ardiansyah Eka Putra Rp250 juta, Darmawangsa Rp500 juta, Sumarman Rp750 juta, Hj. Herawati Rp1,5 milyar, Armansyah Rp1,5 milyar, Amsar Taib Rp200 juta, Burhanudin, S. Sos Rp500 juta, Junaidi Rachmad Rp2 milyar, alm. Koesmedi K Rp700 juta, HR. As man u Rp1,750 milyar, Syaiful B Rp500 juta, YandraRp1 milyat dan Zulfahmi Adrian Rp500 juta.

Jumlah keseluruhannya Rp45,9 milyar. Dari jumlah tersebut baru dikembalikan Rp500 juta oleh mantan Bupati Thamsir sesuai dengan surat disposisinya. Sisanya Rp45,4 milyar hingga tahun APBD Inhu 2017 belum dikembalikan. Ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Riau.

Mereka kelompok mantan Bupati Thamsir maupun Kelompok rekanan sudah diperiksa oleh Kejati Riau. Begitu juga Sekda Inhu, Hendrizal.

Hal ini jadi temuan BPK tiap tahunnya. Terakhir di APBD Inhu 2017 yang di audit tahun 2018.

Berkaitan dengan itu, untuk mengantisipasi kasus ini jika seandainnya mangkrak, maka GPAK sebut Sofyan, akan menyuratinya kembali ke KPK.

Alasan selanjutanya pihaknya menyurati KPK, karena di dalam Pasal 4 Undang-undang No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tipikor sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU pemberantasan tipikor.

‘Hukum harus adil seadil-adilnya untuk menghukum mereka yang diduga terlibat dalam tipikor modus kasbon tersebut. Sesuai yang diamanatkan dalam hukum dan perundang-undangan di NKRI ini, tegas Sofyan Antoni.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dugaan tipikor modus kasbon total seluruhnya Rp114 milyar terbagi empat kelompok. Kelompok SKPD dan kelompok DPRD sudah menjalani pidana penjara. Dan sudah bebas.

Keempat kelompok itu yakni kelompok SKPD, kelompok DPRD, kelompok mantan Bupati Thamsir Rachman dan kelompok rekanan.

“Kita mendoakan agar mereka yang belum dihukum semoga dihukum dengan adil agar kesalahan serupa tidak terulang lagi,” harapnya.

Lain pada itu pula terangnya lagi, KPK inginkan fee atau komisi pelapor Tipikor diberi 10%.

“Cuma kalau merujuk pada peraturan lama hanya diberi 2/1.000 atau dua per mil,” imbuhnya.

Sementara Pemkab Inhu yang dikonfirmasi melalui Kabag Tata Pemerintahan Setda Inhu, Raja Fahrul Rozi, S. Sos mebenarkan bahwa mereka 19 orang oknum pejabat baik yang belum pensiun maupun yang sudah pensiun dan rekanan terkait kasbon sedang diperiksa Kejati Riau.

“Ya, mereka sudah diperiksa oleh Kejati Riau dalam dugaan tipikor modus kasbon mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman dan kelompok rekanan dalam kasus tipikor modus kasbon,” terangnya.

(Harmaein-Riau)

Posted in

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Personel Marnit Seruyan Ditpolairud Hadiri Kegiatan Pekan Peduli Orang Utan Di Desa Sei Imuk

Oktober 27, 2021

Buser86.com/Kalteng- Seruyan- Markas Unit (Marnit) Patroli Daerah Aliran Sungai (Das) seruyan Direktorat Polairud polda Kalteng Menghadiri kegiatan penanaman pohon magroove dan kegiatan Pekan Peduli Orang […]

Gebyar 1000 Vaksinasi Karumkit Bhayangkara Optimis Capaian Angka Vaksinasi Kalteng 50 Persen

Oktober 27, 2021

Buser86.com/Kalteng- Palangka Raya – Dalam rangka terus percepat target capaian vaksinasi di Kalimantan Tengah hingga 70 persen, Polda Kalteng kembali menggelar vaksinasi massal di pinggiran […]

Polda Kalteng Gandeng GP Ansor dan KNPI Palangka Raya Gelar Vaksinasi Massal Targetkan 500 Dosis

Oktober 27, 2021

Buser86.com/Kalteng- Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palangka Raya menggelar vaksinasi massal untuk masyarakat […]

Kapolsek Rakumpit Turut Dampingi Pengecekan Kesehatan Warga

Oktober 27, 2021

Buser86.com/Kalteng- Palangka Raya – Kapolsek Rakumpit, Polresta Palangka Raya, Polda Kalteng Iptu Waryoto, S.H., M.H. bersama Bhabinkamtibmas Bripka Eko Pramono mendampingi kegiatan tenaga kesehatan dari […]

Dukung Vaksinasi, Polsek Rakumpit Lakukan Pengamanan dan Pendampingan

Oktober 27, 2021

Buser86.com/Kalteng- Palangka Raya – Polsek Rakumpit, Polresta Palangka Raya, Polda Kalteng turut mendukung program vaksinasi Covid-19 di wilayahnya dengan melakukan pendampingan hingga pengamanan selama berlangsungnya […]